082320916723 pwikoja@gmail.com

KODE ETIK JURNALISTIK PWI

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan, terutama anggota PWI.

PENAFSIRAN

PEMBUKAAN

Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak. Sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin konstitusi, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara berdasarkan hukum, maka setiap wartawan wajib menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran.

Wartawan bersama seluruh masyarakat wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat.

Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistik, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas profesi tersebut.

Mengingat perjuangan wartawan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia, maka selain bertanggung jawab kepada hati nuraninya, setiap wartawan wajib bertangung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat, Bangsa dan Negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung­jawabnya itu, dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh kesadaran wartawan menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang wajib ditaati dan diterapkan.

PENAFSIRAN

BAB I

KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

  1. Wartawan harus memiliki kepribadian dalam arti keutuhan dan keteguhan jati diri, serta integritas dalam arti jujur, adil, arif, dan terpercaya.
  2. Kepribadian dan integritas wartawan yang ditetapkan di dalam Bab I Kode Etik Jurnalistik mencerminkan tekad PWI mengembangkan dan memantapkan sosok wartawan sebagai profesional, penegak kebenaran, nasionalis, konstitusional, dan demokratis serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 1

Wartawan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat Undang-Undang Dasar Negara RI, kesatria, bersikap independen serta terpercaya dalam mengemban profesinya.

PENAFSIRAN

Pasal 1

  1. Semua perilaku, ucapan dan karya jurnalistik wartawan harus senantiasa dilandasi, dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta oleh nilai-nilai luhur Pancasila, dan mencerminkan ketaatan pada Konstitusi Negara.
  2. Ciri-ciri wartawan yang kesatria:
  • Berani membela kebenaran dan keadilan;
  • Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya, termasuk karya jurnalistiknya;
  • Bersikap demokratis;
  • Menghormati kebebasan orang lain dengan penuh santun dan tenggang rasa;
  • Dalam menegakkan kebenaran, senantiasa menjunjung tinggi harkat-martabat manusia dengan menghormati orang lain.
  1. Yang dimaksud dengan mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara adalah, wartawan Indonesia bekerja bukan untuk kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan, melainkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
  2. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
  3. Terpercaya adalah orang yang berbudi luhur, adil, arif, dan cermat, serta senantiasa mengupayakan karya terbaiknya.

Profesi adalah pekerjaan tetap yang memiliki unsur-unsur :

  • Himpunan pengetahuan dasar yang bersifat khusus;
  • Terampil dalam menerapkannya;
  • Tata cara pengujian yang obyektif;
  • Kode Etik serta lembaga pengawasan dan pelaksanaan penaatannya.

Pasal 2

Wartawan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan umum, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang dan prasangka atau diskriminasi terhadap jenis kelamin, orang cacat, sakit, miskin atau lemah.

PENAFSIRAN

Pasal 2

Wartawan wajib mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar dengan tolak ukur:

  1. Yang dapat membahayakan keselamatan umum adalah berita yang dapat mendorong timbulnya kerusuhan sosial, kepanikan massal, memaparkan atau menyiarkan rahasia negara;
  2. Mengenai penyiaran berita yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang, wartawan perlu memperhatikan kesepakatan selama ini menyangkut isyu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dalam masyarakat. Tegasnya, wartawan Indonesia menghindari pemberitaan yang dapat memicu pertentangan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pasal 3

Wartawan tidak beritikad buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan, memutar balikkan fakta, bohong, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasional.

PENAFSIRAN

Pasal 3

  1. Yang dimaksud tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
  2. Yang dimaksud dengan menyesatkan adalah berita yang membingungkan, meresahkan, membohongi, membodohi atau melecehkan kemampuan berpikir khalayak.
  3. Yang dimaksud dengan memutarbalikkan fakta adalah mengaburkan fakta sehingga masyarakat tidak memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, pasti, dan seutuhnya untuk dapat membuat kesimpulan dan atau menentukan sikap serta langkah yang tepat.
  4. Yang dimaksud dengan bersifat fitnah adalah membuat kabar atau tuduhan yang tidak berdasarkan fakta atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  5. Yang dimaksud dengan cabul adalah melukai perasaan susila dan berselera rendah.
  6. Yang dimaksud dengan sadis adalah kejam, kekerasan, dan mengerikan.
  7. Yang dimaksud dengan sensasi berlebihan adalah memberikan gambaran yang melebihi kenyataan sehingga bisa menyesatkan.

Pasal 4

Wartawan tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suar, suara dan gambar), yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak.

PENAFSIRAN

Pasal 4

  1. Yang dimaksud dengan imbalan adalah pemberian dalam bentuk materi, uang, atau fasilitas kepada wartawan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita dalam bentuk tulisan/gambar di media cetak dan siber, tayangan di layar televisi atau siaran di radio siaran.
  2. Penerimaan imbalan sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah perbuatan tercela. Semua tulisan atau siaran yang bersifat sponsor atau pariwara di media massa harus disebut secara jelas sebagai penyiaran sponsor atau pariwara.

 

BAB II

CARA PEMBERITAAN

Pasal 5

Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan ketepatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini. Tulisan yang berisi interpretasi dan opini disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Penyiaran karya jurnalistik reka ulang dilengkapi dengan keterangan, data tentang sumber rekayasa yang ditampilkan.

PENAFSIRAN

Pasal 5

  1. Yang dimaksud berita secara berimbang dan adil ialah menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian atau sudut pandang masing-masing kasus secara proporsional.
  2. Mengutamakan kecermatan dari kecepatan, artinya setiap penulisan, penyiaran atau penayangan berita hendaknya selalu memastikan kebenaran dan ketepatan sesuatu peristiwa dan atau masalah sebelum menyiarkan atau memberitakannya
  3. Tidak mencampuradukkan fakta dan opini, artinya seorang wartawan tidak menyajikan pendapatnya yang menghakimi sebagai berita atau fakta.

Pasal 6

Wartawan menghormati hak privasi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) kehidupan pribadi, kecuali menyangkut kepentingan umum.

PENAFSIRAN

Pasal 6

Pemberitaan mengenai pribadi seseorang dapat dilakukan sepanjang menyangkut kepentingan umum dan tidak merendahkan atau merugikan harkat martabat, derajat, nama baik seseorang.

Pasal 7

Wartawan menghormati asas praduga tak  bersalah, senantiasa menguji kebenaran informasi dan menerapkan prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

PENAFSIRAN

Pasal 7

  1. Seseorang tidak boleh disebut atau dikesankan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya sebelum ada putusan tetap pengadilan.
  2. Prinsip adil, artinya tidak memihak atau menyudutkan seseorang atau sesuatu pihak, tetapi secara faktual memberikan porsi yang sama dalam pemberitaan baik bagi polisi, jaksa, tersangka atau tertuduh, dan penasihat hukum maupun kepada para saksi, baik yang meringankan maupun yang memberatkan.
  3. Jujur, mengharuskan wartawan menyajikan informasi yang sebenar-benarnya, tidak dimanipulasi, tidak diputarbalikkan.
  4. Berimbang, tidak bersifat sepihak, melainkan memberi kesempatan yang sama kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 8

Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

PENAFSIRAN

Pasal 8

Tidak menyebut nama dan identitas korban, artinya pemberitaan tidak memberikan petunjuk tentang siapa korban perbutan susila tersebut, baik wajah, tempat kerja, anggota keluarga, dan atau tempat tinggal, namun boleh hanya menyebut jenis kelamin dan umur korban. Kaidah-kaidah ini juga berlaku dalam kasus pelaku kejahatan di bawah umur (di bawah 18 tahun).

 

BAB III

SUMBER BERITA

Pasal 9

Wartawan menempuh cara yang profesional, sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita, kecuali dalam peliputan yang bersifat investigative.

PENAFSIRAN

Pasal 9

  1. Sopan, artinya wartawan berpenampilan rapi dan bertutur kata yang baik. Juga, tidak menggiring, memaksa secara kasar, menyudutkan, apriori, dan sebagainya, terhadap sumber berita.
  2. Terhormat, artinya memperoleh bahan berita dengan cara-cara yang benar, jujur, dan ksatria.
  3. Mencari dan mengumpulkan bahan berita secara terbuka dan terang-terangan sehingga sumber berita memberi keterangan dengan kesadaran bahwa dia turut bertanggung jawab atas berita tersebut. Menyatakan identitas perlu untuk penulisan berita peristiwa langsung (straight news), berita ringan (soft news), karangan khas (features), dan berita pendalaman (in depth reporting). Untuk berita hasil penyelidikan/pengusutan (investigative reporting), pada saat pengumpulan fakta dan data wartawan boleh tidak menyebut identitasnya. Tetapi, pada saat mencari kepastian (konfirmasi) pada sumber yang berwenang, wartawan perlu menyatakan diri sedang melakukan tugas kewartawanan kepada sumber berita.

Pasal 10

Wartawan dengan kesadaran sendiri ber­upaya secepatnya memperbaiki, meralat atau memberikan hak jawab setiap pemberitaan yang tidak akurat dan disertai permintaan maaf.

PENAFSIRAN

Pasal 10

  1. Berupaya dimaksudkan wartawan yang bersangkutan mengajukan perbaikan berita atau ralat kepada manajemen media.
  2. Hak jawab diberikan pada kesempatan pertama untuk menjernihkan persoalan yang diberitakan.
  3. Pelurusan atau penjelasan tidak boleh menyimpang dari materi pemberitaan bersangkutan, dan maksimal sama panjangnya dengan berita sebelumnya.
  4. Pernyataan maaf disampaikan karena pemberitaan yang tidak akurat telah merugikan pihak lain.

Pasal 11

Wartawan harus menyebut sumber berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita serta meneliti kebenaran bahan berita.

PENAFSIRAN

Pasal 11

  1. Ketepatan sumber berita merupakan penjamin kebenaran dan ketepatan bahan berita. Karena itu, wartawan perlu memastikan kebenaran berita dengan cara mencari dukungan bukti-bukti kuat (atau otentik) atau memastikan kebenaran dan ketepatannya pada sumber-sumber terkait. Upaya dan proses pemastian kebenaran dan ketepatan bahan berita adalah wujud iktikad, sikap, dan perilaku jujur dan adil setiap wartawan profesional.
  2. Sumber berita dinilai memiliki kewenangan bila memenuhi syarat-syarat:
  • Kesaksian langsung;
  • Ketokohan/keterkenalan;
  • Pengalaman;
  • Kedudukan/jabatan terkait;

Pasal 12

Wartawan tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik dan karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya.

PENAFSIRAN

Pasal 12

Mengutip berita, tulisan atau gambar hasil karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya merupakan tindakan plagiat, tercela, dan dilarang.

Pasal 13

Wartawan dalam menjalankan profesinya memiliki hak tolak untuk melindungi identitas dan keberadaan narasumber yag tidak ingin diketahui. Segala tanggung jawab akibat penerapaan hak tolak ada pada wartawan yang bersangkutan.

PENAFSIRAN

Pasal 13

  1. Wartawan mempunyai hak tolak, yaitu hak untuk tidak mengungkapkan nama dan identitas sumber berita yang dilindunginya.
  2. Terhadap sumber berita yang dilindungi, nama dan identitasnya hanya disebutkan “menurut sumber“ (tetapi tidak perlu menggunakan kata-kata “menurut sumber yang layak dipercaya”). Dalam hal ini, wartawan bersangkutan bertanggung jawab penuh atas pemuatan atau penyiaran berita tersebut.
  3. Nama dan identitas sumber berita yang memberikan opini harus disebutkan.

Pasal 14

Wartawan menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan “off the record”.

PENAFSIRAN

Pasal 14

  1. Embargo, yaitu permintaan menunda penyiaran suatu berita sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita, wajib dihormati.
  2. Bahan latar belakang adalah informasi yang tidak dapat disiarkan langsung dengan menyebutkan identitas sumber berita, tetapi dapat digunakan sebagai bahan untuk dikembangkan dengan penyelidikan lebih jauh oleh wartawan bersangkutan, atau dijadikan dasar bagi suatu karangan atau ulasan yang merupakan tanggung jawab wartawan bersangkutan sendiri.
  3. Keterangan “off the record” atau keterangan bentuk lain yang mengandung arti sama diberikan atas perjanjian antara sumber berita dan wartawan bersangkutan dan tidak disiarkan. Untuk menghindari salah faham, ketentuan “off the record” harus dinyatakan sejak awal oleh sumber berita kepada wartawan bersangkutan. Ketentuan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku bagi wartawan yang dapat membuktikan telah memperoleh bahan berita yang sama dari sumber lain tanpa dinyatakan sebagai “off the record”.

 

BAB IV

KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 15

Wartawan harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI). Wartawan menyadari dalam melaksanakan profesinya, penaatan Kode Etik Jurnalistik ini berada pada hati nurani masing-masing.

PENAFSIRAN

Pasal 15

Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh wartawan, dari dan untuk wartawan sebagai acuan moral dalam menjalankan tugas kewartawanannya dan berikrar untuk menaatinya.Walaupun demikian disadari bahwa penaatan dan pengamalan Kode Etik Jurnalistik bersumber dari hati nurani masing-masing wartawan.

Pasal 16

  1. Wartawan mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.
  2. Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan dan atau medianya berdasar pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

PENAFSIRAN

Pasal 16

  1. Kode Etik Jurnalistik ini merupakan pencerminan adanya kesadaran profesional. Hanya PWI yang berhak mengawasi pelaksanaannya dan atau menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh wartawan serta menjatuhkan sanksi atas wartawan bersangkutan.
  2. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tidak dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan pidana maupun perdata. Dalam hal pihak luar menyatakan keberatan terhadap penulisan atau penyiaran suatu berita, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada PWI melalui Dewan Kehormatan PWI. Setiap pengaduan akan ditangani oleh Dewan Kehormatan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal-pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Rumah Tangga PWI.

 

Kode Perilaku Wartawan PWI

Pendahuluan

Perjuangan wartawan Indonesia merupakan bagian yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa dan negara. Wartawan Indonesia bertanggung jawab dan berbakti kepada masyarakat, rakyat, dan bangsanya. Wartawan Indonesia, dengan demikian, patut menghormati hak-hak asasi setiap orang.

Wartawan Indonesia juga bertanggung jawab kepada profesi dan hati nuraninya sendiri. Oleh karena itu, wartawan Indonesia wajib menjaga marwah, harkat, martabat, dan integritas profesi wartawan dengan sebaik-baiknya. Maka seluruh anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus menjunjung tinggi konstitusi bangsa Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai norma tertinggi.

Selain itu anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wajib pula menaati Undang-Undang Pers, Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, termasuk patuh dan tunduk terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta disiplin organisasi PWI.

Dalam menegakkan segala aturan dan menjalankan profesi kewartawanannya, diperlukan pedoman perilaku operasional yang jelas dan konkrit, sehingga tidak menimbulkan kebimbangan. Pedoman perilaku ini juga menjadi acuan dan panduan dalam menjalankan tugas profesi di lapangan, dan dengan demikian dapat diketahui mana yang perlu dihindari dan mana yang justru perlu dilakukan, disertai sanksi yang jelas.

Pedoman perilaku wartawan ini sekaligus akan menjadi perisai pelindungan wartawan dalam menjalan tugas dan peranannya dari berbagai ancaman, gangguan dan rintangan pihak ketiga. Atas dasar itulah Kode Perilaku Wartawan disusun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI.

 

BAB I

PENGERTIAN UMUM  

Pasal 1

Dalam Kode Perilaku Wartawan ini yang dimaksud dengan pengertian istilah-istilah yang dipakai adalah sebagai berikut:

  1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.
  2. Keluarga inti wartawan adalah ayah, ibu, mertua, isteri atau suami, anak-anak dan, atau adik kakak.
  3. Kode Etik Jurnalistik adalah Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang disahkan oleh Kongres PWI.
  4. Kode Perilaku Wartawan adalah himpunan pedoman operasional perilaku wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI yang ditetapkan Kongres PWI dan atau berdasarkan peraturan-peraturan PWI yang sah serta mengikat.
  5. Pengurus PWI adalah seluruh unsur kepengurusan PWI dari Pusat, Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota baik pada jajaran Pengurus Harian, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat maupun pengurus lain bagian dari struktur kepengurusan PWI.
  6. Peraturan Dasar (PD) adalah Peraturan Dasar PWI yang disahkan oleh Kongres PWI dan atau ketentuan-ketentuan lain yang sah dari organisasi PWI.
  7. Peraturan Rumah Tangga (PRT) adalah Peraturan Rumah Tangga PWI yang disahkan oleh Kongres PWI dan atau ketentuan-ketentuan lain yang sah dari organisasi PWI
  8. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi wartawan nasional Indonesia yang didirikan tahun 1946 di Solo.
  9. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data, dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala saluran lain yang tersedia.
  10. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
  11. Terorisme adalah perbuatan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Terorisme yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
  12. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Tindak Korupsi dan peraturan–peraturan pelaksananya yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
  13. Transaksi Elektronik atau siber adalah semua tindakan memakai komputer atau jaringan komputer sebagai diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  14. Wartawan adalah anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia.

 

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Perilaku Wartawan ini dibuat dengan asas;

  1. Kejelasan pertanggungjawaban;
  2. Ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI dan Kode Etik Jurnalistik.
  3. Keterbukaan bagi semua pihak;
  4. Menghormati dan menjunjung tinggi demokrasi;
  5. Mengutamakan kepentingan publik;
  6. Penghormatan dan perlindungan terhadap anak;
  7. Penegakan dan kepatuhan disiplin organisasi
  8. Penghormatan dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers;
  9. Penghormatan dan perlindungan terhadap profesi wartawan;
  10. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi;
  11. Pelaksanaan kemerdekaan pers yang kompeten, professional, dan beretika.

Pasal 3

Kode Perilaku Wartawan ini dibuat dengan tujuan :

  1. Untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban wartawan dalam menjalankan tugas-tugas operasional;
  2. Untuk menjadi pedoman operasional perilaku wartawan dalam menjalankan profesinya
  3. Untuk menjadi standar pengukuran dalam penaatan dan kepatuhan terhadap Kode Perilaku Wartawan, Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI, Kode Etik Jurnalistik serta berbagai peraturan PWI lainnya;
  4. Untuk menjaga marwah, harkat, martabat dan, integritas wartawan anggota PWI;
  5. Untuk menjadi parameter baku Dewan Kehormatan PWI dalam proses pemeriksaan dan pembuatan keputusan kasus yang dihadapinya

 

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Wartawan memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

  1. Wajib melindungi dan menjujung tinggi hak-hak anak;
  2. Wajib menaati dan patuh terhadap Kode Perilaku Wartawan PWI;
  3. Wajib menaati dan patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik PWI;
  4. Wajib menghormati hak-hak pribadi;
  5. Wajib menghormati dan menaati
  6. kesepakatan dengan narasumber;
  7. Wajib memiliki dan memenuhi standar kompetensi wartawan ;
  8. Wajib mengutamakan keselamatan nyawa dibandingkan kepentingan pemburuan berita.
  9. Wajib mengutamakan kepentingan umum;
  10. Wajib patuh kepada dan memiliki disiplin organisasi;
  11. Wajib tunduk dan patuh kepada Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI.

Pasal 5

Wartawan dilarang untuk melakukan hal-hal tercela sebagai berikut:

  1. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan marwah, harkat, martabat dan integritas profesi wartawan;
  2. Membuat dan menyebarkan berita bohong, hoax atau fitnah;
  3. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI dan Kode Etik Jurnalistik

 

BAB IV

PERBUATAN KRIMINAL

Pasal 6

Wartawan anggota PWI dilarang melakukan tindakan kriminal :

  1. Melakukan tindakan kriminal berat seperti menghilangkan nyawa orang, memperkosa, penganiayaan berat, perampokan, penodongan, pembegalan, penipuan, pemerasan dan pelecehan seksual.
  2. Memakai narkoba dan zat-zat adaptif atau psikotropika yang oleh perundang-undangan tidak diperbolehkan.
  3. Menjadi teroris atau  ikut sebagai bagian dari terorisme.
  4. Melakukan korupsi terhadap keuangan negara dan badan-badan lainnya, termasuk organisasi PWI.
  5. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi negara (UUD 1945);
  6. Menerima dan atau melakukan sogok atau suap.
  7. Merendahkan dan melecehkan suku, agama, ras dan golongan serta jender.

 

BAB V

HUBUNGAN DENGAN NARASUMBER

Pasal 7

  1. Wartawan selalu menunjukkan atau memperkenalkan diri kepada narasumber yang belum mengenalnya
  2. Hal ini mendapat pengecualian dalam liputan investigasi.
  3. Wartawan dilarang melakukan intimidasi, mengancam, menghina, melecehkan narasumber sebelum, di saat dan sesudah wawancara. Hal ini tidak menghalangi wartawan mengajukan pertanyaan yang kritis atau tajam.
  4. Berbagai bentuk pernyataan dan pengakuan yang diperoleh dari orang yang sedang berada dalam pengaruh dihipnotis dan atau keadaan mabuk dipengaruhi alkohol tidak dapat dijadikan sumber berita

 

BAB VI

HUBUNGAN KELUARGA

Pasal 8

Dalam hal keluarga inti wartawan menjadi objek berita karena masalah hukum, wartawan yang bersangkutan dapat meminta untuk tidak dilibatkan dalam peliputan maupun editing pemberitaan tersebut.

 

BAB VII

AKTIVITAS BURSA SAHAM

Pasal 9

Wartawan dilarang melakukan insider traiding dan atau semua tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan terkait mekanisme bursa saham atau pasar modal, tetapi diperkenankan melakukan proses transaksi di pasar modal atau bursa saham.

 

BAB VIII

LIPUTAN KONFLIK

Pasal 10

  1. Dalam meliput di daerah konflik atau di daerah berbahaya wartawan mengutamakan keselamatan nyawa dibanding dengan kepentingan memperoleh berita.
  2. Dalam meliput di daerah konflik wartawan tidak mengenakan atribut atau asesoris penanda kelompok yang bertikai karena hal ini dapat dinilai merupakan bagian keberpihakan kepada salah satu pihak yang terlibat pertikaian.
  3. Wartawan yang telah memperlihatkan identitasnya dan atau tanda kewartawanan tanpa memakai salah satu atribut atau asesoris penanda salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian mendapat pelindungan, tidak boleh dianiaya apalagi dibunuh, serta peralatannya tidak boleh dirampas.
  4. Dalam meliput demonstrasi atau unjuk rasa, wartawan tidak mengambil posisi di tengah atau antara demonstran dan pihak berwenang (polisi atau tentara) melainkan di belakang atau di samping para pihak.

 

BAB IX

PERANGKAT TERSEMBUNYI

Pasal 11

  1. Pemakaian perangkat tersembunyi seperti, namun tidak terbatas pada, kamera dan atau alat perekam suara tersembunyi, hanya diperkenankan untuk liputan yang memiliki kepentingan umum, setelah upaya melakukan liputan terbuka dan transparan tidak berhasil.
  2. Pemakaian perangkat tersembunyi hanya untuk tujuan pembuktian dan atau penegasan terhadap suatu topik/isu/masalah yang menyangkut kepentingan publik.
  3. Penggunaan perangkattersembunyi harus dilakukan atas persetujuan wartawan yang ditugaskan oleh perusahaan persnya bekerja dan atau atas inisiatif wartawannya.
  4. Ketika memberitakan atau menayangkan hasil liputan yang dimaksud, perusahaan pers dan atau wartawan harus menjelaskan berita tersebut diperoleh dengan menggunakan perangkat tersembunyi dalam proses peliputan.
  5. Pemberitaan dan atau penayangan berita yang dibuat dengan bantuan perangkat tersembunuyi tidak boleh dilakukan dengan memanipulasi data dan atau gambar, apalagi sengaja dengan maksud untuk menyesatkan pembaca atau pemirsa.
  6. Ketika dalam proses liputan atau pembuatan berita, objek atau nara sumber berita mengetahui penggunaan perangkat tersembunyi, maka proses liputan dihentikan dan hanya dapat dilanjutkan setelah objek atau nara sumber tersebut menyatakan persetujuan.
  7. Penggunaan perangkat tersembunyi menjadi tanggung jawab perusahaan pers tempat wartawan bekerja.
  8. Penggunaan perangkat tersembunyi harus tetap memperhatikan privasi atau hak-hak pribadi dari para pihak yang tidak terkait dengan pemberitaan namun terekam oleh teknologi tersembunyi tersebut.
  9. Penyadapan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asas manusia dan oleh karena itu tidak diperkenankan.

 

BAB X

PEMAKAIAN DRONE

Pasal 12

Pemakaian drone dengan frekuensi tinggi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari intansi yang memiliki otoritas

 

BAB XI

POLITIK DAN JABATAN PUBLIK

Pasal 13

  1. Hak-hak politik dasar wartawan sebagai warga negara dalam pemilihan umum, baik pemilihan legislatif, presiden atau kepala daerah dilindungi.
  2. Wartawan memiliki kebebasan untuk menjadi anggota salah satu partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai yang tidak dilarang oleh perundang-undangan.
  3. Wartawan yang menjadi pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pengurus PWI pada semua tingkatannya.
  4. Wartawan yang akan menduduki jabatan politik seperti, namun tidak terbatas pada, anggota legislatif, anggota kabinet, gubernur, bupati atau walikota, tidak diperbolehkan menjadi pengurus PWI pada semua tingkatan.
  5. Wartawan yang menjabat pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau menduduki jabatan politik seperti, namun tidak terbatas pada, anggota legislatif, anggota kabinet, gubernur, bupati atau walikota tidak kehilangan keanggotaannya di PWI

Pasal 14

  1. Pengurus PWI yang memilih menjadi pengurus partai politik atau organisasi partai politik yang memiliki afiliasi dengan partai politik harus mengundurkan diri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dilantik sebagai pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik.
  2. Pengurus PWI yang memilih menjadi pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik namun tidak mengundurkan diri dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dilantik sebagai pengurus partai politik dan atau  organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik segera diberhentikan sebagai pengurus PWI, melalui rapat yang dilakukan untuk itu.
  3. Pemberhentian pengurus yang memilih menjadi pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik namun tidak mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh Pengurus Pusat.
  4. Pemberhentian pengurus PWI Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menjadi pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi partai politik namun tidak mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh PWI Provinsi atau Kabupaten/Kota yang kemudian dilaporkan kepada pengurus Pusat untuk dikukuhkan.

Pasal 15

  1. Pengurus pada tingkat apapun, yang mencalonkan diri untuk jabatan publik seperti, namun tidak terbatas pada, anggota lembaga legislatif atau kepala daerah (pilkada), harus mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ada penetapan sebagai calon anggota legislatif atau kepala daerah suatu kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) atau intansi lain yang memiliki otoritas.
  2. Pengurus PWI yang ditetapkan sebagai calon anggota legiaslatif atau calon kepala daerah namun tidak mengundurkan diri dalam waktu 14 (empat belas) hari segera diberhentikan sebagai pengurus PWI melalui rapat yang dilakukan untuk itu.
  3. Pemberhentian Pengurus PWI Pusat yang telah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif atau calon kepala daerah namun tidak megundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 serta Pasal 15 ayat 1 dilakukan oleh PWI Pusat.
  4. Pemberhentian pengurus PWI Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai calon legislatif atau kepala daerah namun tidak mengundurkan diri dilakukan PWI Provinsi atau Kabupaten/Kota yang kemudian melaporkan kepada PWI Pusat untuk dikukuhkan.
  5. Setelah masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 berakhir, wartawan yang bersangkutan dapat kembali menjadi pengurus PWI melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam PD PRT PWI.

Pasal 16

  1. Wartawan yang akan menduduki jabatan atau telah selesai menduduki jabatan sebagai ketua, sekretaris, anggota atau staf di lembaga-lembaga negara seperti, namun tidak terbatas pada, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komisi Informasi (KI), Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Sensor Film (LSF) dapat tetap menjadi pengurus PWI pada semua tingkatan karena pekerjaan-pekerjaan tersebut selain untuk melayani kepentingan publik juga tidak mengandung benturan kepentingan dengan tugas-tugas atau prinsip kewartawanan.
  2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status sebagai pegawai tetap tidak dapat menjadi wartawan, kecuali:
  1. Lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan jurnalistik seperti Lembaga Kantor Berita Nasiobal (LKBN) Antara, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI;
  2. Menjadi anggota kehormatan atau anggota luar biasa.

 

BAB XII

HAK CIPTA

Pasal 17

Untuk menerbitkan bahan-bahan dan atau foto yang terkait dengan perlindungan hak cipta di perusahaan persnya, harus memperoleh izin dari perusahaan tempatnya bekerja itu.

 

BAB XIII

HAK PRIBADI

Pasal 18

Dalam melakukan peliputan wartawan menghormati hak-hak pribadi masyarakat dan narasumber dan dilarang memasuki rumah, ruangan dan properti pribadi tanpa izin dari pihak yang memiliki otoritas.

 

BAB XIV

PENGGUNAANMEDIA SOSIAL

Pasal 19

  1. Wartawan memiliki hak untuk mengunggah pendapat dan opini pribadinya di media sosial dan hal itu merupakan tanggung jawab pribadi.
  2. Wartawan dilarang mengunggah hal-hal yang terkait dan atau dimiliki perusahaan pers tempat dirinya bekerja tanpa izin dari perusahaannya.

 

BAB XV

SANKSI

Pasal 20

1. Dewan Kehormatan PWI memberikan sanksi kepada wartawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan, baik kewajiban maupun larangan, di dalam Kode Perilaku Wartawan ini.

2. Jenis sanksi untuk Kode Perilaku ialah:

  • Peringatan
  • Peringatan keras
  • Pemberhentian sementara (skorsing)
  • Pemberhentian tetap.

3. Jenis sanksi diberikan kepada wartawan yang melakukan pelanggaran tidak mengikuti urutan seperti disebut dalam Pasal 20 ayat 2 tetapi tergantung kepada tingkat kesalahan atau pelanggaran masing-masing hasil pemeriksaan setiap kasus.

4. Sanksi pemberhentian sementara (skorsing) selama-lamanya dua tahun.

5. Bagi wartawan yang dijatuhkan sanksi tetap dapat melakukan pembelaan diri kembali di kongres yang akan datang.

6. Wartawan yang setelah diperiksa Dewan Kehormatan PWI tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan, maka diputuskan dan atau ditetapkan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan serta tidak diberi sanksi apapun.

 

BAB XVI

PROSEDUR

Pasal 21

1. Pemeriksan kasus pelanggaran Kode Perilaku Wartawan dan sanksi yang diberikan atas pelanggarannya sepenuhnya merupakan kewenangan dan otoritas Dewan kehormatan PWI Pusat dan merekomendasikan hasil keputusan dan atau ketetapan hasil pemeriksaannya kepada Pengurus PWI untuk ditindaklanjuti.

2. Dewan kehormatan dapat memeriksa dugaan pelanggaran Kode Perilaku Wartawan berdasarkan dua sistem atau metoda:

  1. Berdasarkan pengaduan atau laporan yang diterima
  2. Inisiatif Dewan Kehormatan

3. Dugaan pelanggaran Kode Perilaku Wartawan yang terjadi di Provinsi dapat langsung diperiksa oleh Dewan Kehormatan Provinsi. Hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Provinsi disampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat sebagai rekomendasi.

Pasal 22

1. Atas keputusan atau rekomendasi dari Dewan Kehormatan Provinsi terhadap suatu kasus dugaan pelanggaran Kode Perilaku Wartawan, Dewan kehormatan Pusat memiliki opsi:

  • Mengukuhkan atau memperkuat keputusan dan atau ketetapan yang direkomendasikan Dewan Kehormatan Provinsi;
  • Menolak seluruh keputusan dan atau ketetapan yang direkomendasikan Dewan Kehormatan Provinsi. Apabila menolak keputusan dan atau ketetapan yang direkomendasikan Dewan Pusat dapat langsung memeriksa dugaan pelanggaran Kode Perilaku Wartawan tersebut serta memutuskan dan atau menetapkan hasil pemeriksaan.

2. Sebelum menjatuhkan keputusan dan atau ketetapan Dewan Kehormatan wajib mendengarkan keterangan para pihak baik pengadu dan atau pelapor maupun teradu dan atau terlapor.

3. Keterangan dapat diberikan langsung hadir dihadapan Dewan Kehormatan, maupun dapat diberikan melalui surat, email, telepon atau alat komunikasi lainnya yang dilakukan secara patut.

Pasal 23

1. Setelah memeriksa dugaan pelanggaran Kode Perilaku Wartawan, Dewan Kehormatan PWI dapat memutuskan dan atau menetapkan:

  • Wartawan teradu dan atau terlapor terbukti melanggar Kode Perilaku Wartawan dan karenanya diberikan sanksi seperti diatur dalam Pasal 20
  • Wartawan Teradu dan atau Terlapor dibebaskan dari segala tuduhan karena tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Perilaku Wartawan.
  • Wartawan teradu dan terlapor dapat dilepaskan dari segala tuntutan sanksi apabila memiliki alasan yang dianggap sebagai pembenar.

2. Dalam keputusan dan atau ketetapan yang dibuat Dewan Kehormatan PWI dicantumkan pertimbangan-pertimbangan atau alasan yang ada serta jenis sanksi yang dijatuhkan.

3. Hasil keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat disampaikan kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan oleh Pengurus Pusat. Kemudian oleh Pengurus Pusat disampaikan kepada Wartawan Teradu dan atau Terlapor.

Pasal 24

  1. Anggota Dewan Kehormatan yang diadukan dan atau dijadikan terlapor tidak dapat mengikuti rapat atau pertemuan yang membahas laporan atau pengaduan mengenai dirinya.
  2. Walaupun dirinya sedang dalam pemeriksaan seperti disebut dalam Pasal ayat 1, anggota Dewan Kehormatan dimaksud tetap dapat ikut dalam proses pemeriksaan kasus lainnya yang ditangani oleh Dewan Kehormatan.

Pasal 25

Pengurus  yang oleh penegak hukum telah dinyatakan sebagai terdakwa dalam kasus kriminal dapat dinonaktifkan sebagai pengurus. Keputusan dan atau ketetapan untuk menonaktifkan sementara dari kepengurusan sepenuhnya berada di bawah otoritas Dewan Kehormatan yang pelaksanaannya direkomendasikan ke pengurus PWI Pusat.

Pasal 26

  1. Tiada suatu badan atau lembaga atau orang manapun yang dapat menentukan Wartawan melanggar Kode Perilaku Wartawan selain Dewan Kehormatan PWI.
  2. Tiada seorang, lembaga atau badan hukum manapun yang dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan-ketentuan Kode Perilaku Wartawan ini kecuali Dewan Kehormatan PWI.

 

BAB XVII

PENGESAHAN DAN PERUBAHAN

Pasal 27

Pengesahan dan perubahan Kode Perilaku Wartawan ini dilakukan dalam kongres PWI.

 

BAB XVII

LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Perilaku Wartawan ini apabila diperlukan dapat diatur oleh Dewan Kehormatan selama tidak bertentangan dengan isi Kode Perilaku Wartawan.